berantasonline.com (Sukabumi)
Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menempatkan pelajar dengan perilaku menyimpang di barak militer sebagai bagian dari pembinaan karakter, mendapat dukungan kuat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
Sekretaris Disdik Kabupaten Sukabumi, Khusyairin, menyampaikan bahwa pihaknya tengah bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk merumuskan skema pelaksanaan program tersebut di daerah. Diskusi intensif melibatkan unsur TNI, Polri, serta Bupati dan jajaran terkait lainnya.
“Kami bersama Forkopimda sudah membahas langkah konkret untuk menindaklanjuti kebijakan ini. Ada semangat yang sama: membina, bukan menghukum. Program ini kami nilai sangat potensial dalam membentuk kedisiplinan dan karakter anak-anak,” ujar Khusyairin saat ditemui di Pendopo Sukabumi, Rabu (14/05/2025).
Ia juga menggarisbawahi bahwa Dinas Pendidikan tidak menyematkan label “nakal” kepada para siswa. Menurutnya, mereka hanya perlu diarahkan secara tepat dalam masa pencarian jati diri.
“Penting untuk diingat, anak-anak ini bukan untuk dicap negatif. Mereka sedang dalam proses tumbuh dan mencari arah. Justru di situlah peran kita: membimbing, bukan menjatuhkan,” tegasnya.
Kebijakan ini, lanjut Khusyairin, diharapkan dapat menjadi pelengkap dari berbagai upaya pembinaan yang sudah diterapkan di sekolah. Ia mencontohkan pengalaman di Kabupaten Purwakarta yang telah menunjukkan dampak positif dari pendekatan serupa.
“Bukan militerisasi anak, tetapi lebih pada pelatihan disiplin, tanggung jawab, dan pembentukan karakter. Ini yang perlu dipahami masyarakat,” katanya.
Berdasarkan pendataan awal, sekitar 40 siswa tingkat SMP di Kabupaten Sukabumi teridentifikasi memiliki perilaku yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti keterlibatan dalam tawuran, geng motor, dan kebiasaan membolos sekolah. Namun, baru 10 siswa yang telah memperoleh persetujuan dari orang tua untuk mengikuti program pembinaan tersebut.
“Kami sangat menghargai peran serta orang tua. Sosialisasi terus kami lakukan agar tidak ada kesalahpahaman terkait esensi program ini,” imbuhnya.
Terkait pelaksanaan, Khusyairin menyebut bahwa pihaknya masih menunggu hasil akhir pembahasan Forkopimda. Lokasi penempatan rencananya akan memanfaatkan barak militer yang ada di wilayah Sukabumi, seperti Kodim maupun Yonif 310.
“Semua masih dalam tahap finalisasi. Kami ingin memastikan semua aspek berjalan sesuai koridor dan tetap mengutamakan pendekatan humanis,” tutupnya.
(Alex)
