berantasonline.com (Jakarta)
Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengambil langkah serius dalam pemulihan wilayah pascabencana dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, bertempat di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Menteri PUPR, Mohammad Zainal Fatah, serta diikuti oleh jajaran deputi dan direktur teknis. Dari Pemkab Sukabumi, hadir sejumlah pejabat seperti Asisten Administrasi Umum, Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk menindaklanjuti dampak bencana yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025, serta menyusun langkah terukur dalam pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, menegaskan bahwa agenda rapat membahas rencana-rencana prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Pembahasan meliputi perbaikan jalan nasional, rehabilitasi jembatan, pemulihan fasilitas pendidikan, hingga pembangunan Pasar Jubleg sebagai bagian dari pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Deden, Sabtu (14/06/2025).
Seiring proses perencanaan, Pemkab Sukabumi akan melakukan sinkronisasi data dengan Bappenas untuk memastikan kelancaran implementasi program. Menurut Deden, meskipun BPBD tidak menjadi pelaksana langsung di lapangan, pihaknya berperan penting dalam mendorong koordinasi antarinstansi.
“BPBD bertugas memfasilitasi dan mengawal proses ini agar dinas teknis seperti PU, Pendidikan, dan Kesehatan dapat menjalin komunikasi intensif dengan kementerian masing-masing,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan mempercepat realisasi program-program pemulihan sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dan pelayanan dasar ke depan. Deden menekankan bahwa dukungan lintas sektor dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan pemulihan pascabencana.
“Kami berkomitmen terus menjalin sinergi dengan pemerintah pusat agar upaya rehabilitasi ini berjalan optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
(Alex)
