berantasonline.com (Sukabumi)
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, angkat suara terkait belum terealisasinya pengadaan mebel (kursi dan meja) untuk dua Sekolah Dasar di Kecamatan Ciracap, meskipun telah dianggarkan dalam program rehabilitasi pada tahun 2023 lalu.
Dua sekolah yang dimaksud yakni SDN Citangkil dan SDN Simpang di Desa Cikangkung. Hingga pertengahan 2025, pengadaan mebel melalui pihak ketiga tak kunjung terealisasi, meski kegiatan rehabilitasi fisik telah dilakukan.
“Kalau anggarannya sudah ada, maka pihak pelaksana wajib menjalankan kewajibannya. Dan Dinas Pendidikan sebagai pengawas teknis harus serius mengawasi, jangan sampai terkesan pembiaran,” kata Budi Azhar saat dikonfirmasi, Senin (10/06/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, jika dana telah dicairkan tetapi pengadaan tidak dilaksanakan, maka persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum.
“Ini bukan hanya soal kelalaian administrasi, tapi bisa menjadi pelanggaran hukum apabila pencairan sudah dilakukan tanpa realisasi kegiatan. Maka Dinas Pendidikan harus bersikap tegas dan profesional,” tegasnya.
Budi juga menekankan bahwa penindakan tidak cukup hanya dengan memberi sanksi administratif kepada rekanan atau pelaksana proyek. Jika terbukti ada unsur penyelewengan, harus ada tindak lanjut hukum yang jelas.
“Kalau memang dana sudah cair dan kegiatan tidak ada, maka konsekuensinya bukan cuma blacklist. Harus ada proses hukum yang berjalan,” ujarnya.
Namun, Budi juga menyebut perlunya kejelasan apakah dalam dokumen kegiatan tersebut memang mencakup pengadaan mebel atau hanya sebatas rehabilitasi fisik gedung.
“Kalau ternyata memang tidak termasuk mebel, maka harus diperjelas dari awal agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD mendorong agar Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai.
“Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. DPRD akan terus mengawal agar anggaran publik digunakan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
(Alex)
