berantasonline.com (Sukabumi)
Persoalan infrastruktur pertanian kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iwan Ridwan, saat rapat paripurna DPRD, Rabu (01/10/2025).
Menurut Iwan, sektor pertanian seharusnya mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah, terlebih di tengah kebijakan nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama RAPBN 2026. Pemerintah pusat, kata dia, menargetkan tercapainya swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Namun kondisi di lapangan masih jauh dari ideal. Di Sukabumi, banyak infrastruktur pertanian yang rusak dan belum mendapat penanganan,” ujar Iwan.
Ia mencontohkan, salah satu persoalan krusial adalah kerusakan bendungan Cikolawing di Kecamatan Cibadak yang jebol sejak 2024 lalu. Akibatnya, sekitar 45 hektare lahan sawah tidak dapat ditanami karena aliran irigasi terputus. Kondisi ini telah berlangsung selama dua musim tanam dan menyebabkan kerugian besar bagi para petani setempat.
“Kasihan masyarakat petani kita. Dua kali musim tanam mereka gagal karena sawahnya tidak terairi,” ungkapnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Cisaat dan Cicantayan, tepatnya di Desa Kutasirna, di mana bendungan setempat juga mengalami kerusakan sejak tahun lalu. Dampaknya lebih luas, sekitar 130 hektare lahan sawah tidak mendapatkan suplai air irigasi secara optimal.
Menanggapi nota pengantar RAPBD 2026 yang disampaikan oleh Bupati Sukabumi, Iwan menegaskan bahwa Fraksi PKS akan mendorong agar perbaikan bendungan dan infrastruktur pertanian menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran mendatang.
“Perbaikan bendungan bukan sekadar infrastruktur, tapi menyangkut hajat hidup petani kita. Kalau irigasi tidak berfungsi, ketahanan pangan daerah pun terancam. Karena itu kami minta Pemkab Sukabumi menempatkan ini sebagai program strategis,” tegasnya.
Iwan juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan program padat karya atau bantuan kementerian pertanian, sehingga percepatan perbaikan infrastruktur pertanian bisa dilakukan tanpa menunggu terlalu lama.
“Dengan kerja kolaboratif, kita bisa membantu petani kembali produktif. Jangan sampai petani kita terus menanggung kerugian karena masalah infrastruktur yang seharusnya bisa segera diperbaiki,” pungkasnya.
(Ris)
