berantasonline.com (Sukabumi)
Isu kesiapsiagaan bencana gempa megathrust di wilayah pesisir selatan Kabupaten Sukabumi kembali mengemuka. DPRD Kabupaten Sukabumi mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasikan pembangunan jalur utara Cisolok–Cikakak–Palabuhanratu yang dinilai krusial sebagai jalur evakuasi alternatif.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Junajah Jajah Nurdiansyah, menilai ketergantungan masyarakat pada satu akses jalan di wilayah pesisir selatan sangat berisiko apabila terjadi gempa besar disertai tsunami.
“Jika bencana terjadi, mengandalkan satu jalur di pesisir sama saja mempertaruhkan keselamatan ribuan warga. Jalur tersebut rawan longsor dan banjir, dan sangat mungkin terputus saat kondisi darurat,” kata Junajah, Selasa (20/01/2026).
Ia menegaskan, peringatan dan sosialisasi dari BMKG serta BNPB terkait potensi megathrust di selatan Jawa sudah sangat jelas. Namun, menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan edukasi masyarakat tanpa didukung infrastruktur evakuasi yang memadai.
“Kita berada di zona merah megathrust. Jalur utara ini bukan sekadar proyek jalan, tetapi jalur penyelamatan. Tanpa akses alternatif, proses evakuasi dan distribusi bantuan bisa lumpuh total,” ujarnya.
Junajah mengungkapkan, rencana pembangunan jalur utara dengan lebar sekitar enam meter yang melintasi tujuh desa tersebut sejatinya telah disiapkan sejak lama. Namun, proyek itu terhenti dan kehilangan momentum setelah pandemi COVID-19.
Saat ini, kendala utama yang dihadapi adalah proses pembebasan lahan milik warga. Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar menunjukkan keberanian dan komitmen politik dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Dokumen perencanaan dan trase jalan sudah ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah political will untuk menyelesaikan pembebasan lahan dengan pendekatan yang adil namun tegas,” tambahnya.
Meski berfungsi utama sebagai jalur mitigasi bencana, Junajah menilai pembangunan jalur utara Cisolok–Cikakak–Palabuhanratu juga akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Akses baru tersebut diyakini dapat membuka keterisolasian wilayah pedalaman, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mendorong pengembangan potensi pariwisata lokal.
“Keselamatan warga adalah prioritas mutlak. Tapi di saat yang sama, jalur ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Alex)
