Reses Perdana 2026, Faizal Akbar Awaludin Soroti UHC dan Pembangunan Posyandu

0
4

berantasonline.com (Sukabumi)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi, Faizal Akbar Awaludin, memanfaatkan Reses Tahun Sidang 2026 sebagai momentum turun langsung ke masyarakat guna menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan.

Dalam reses perdananya tahun ini, Faizal menerima sejumlah masukan warga, mulai dari persoalan layanan BPJS Kesehatan hingga kebutuhan pembangunan posyandu di lingkungan permukiman.

Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan agar dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

“Semua aspirasi masyarakat kami tampung dan akan saya sampaikan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (05/02/2026).

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepemudaan, Faizal memastikan pengawalan aspirasi dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi komisinya.

Dalam dialog bersama warga, isu kesehatan menjadi perhatian utama. Ia menyoroti pentingnya percepatan realisasi Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi memperoleh akses layanan kesehatan yang merata.

Faizal mendorong agar program UHC benar-benar diimplementasikan secara optimal, sehingga masyarakat cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa prosedur administrasi yang berbelit.

“Program berobat gratis hanya dengan KTP adalah kebijakan yang sangat mulia dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini harus kita kawal bersama,” tegasnya.

Menurutnya, akses kesehatan yang mudah dan terjangkau merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, sektor kesehatan harus menjadi prioritas bersama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2025–2030, yakni “Mubarakah” (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah).

Melalui kegiatan reses ini, Faizal berharap komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat semakin kuat, serta aspirasi warga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah ke depan.

(Ris)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini