berantasonline.com (Sukabumi)
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Dadang Hermawan, menggelar Reses Ketiga Tahun Sidang 2025 di SMK Al-Muhajirin, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Selasa (16/09/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung khidmat sekaligus penuh antusiasme masyarakat. Sejumlah pihak hadir, mulai dari Kepala Desa Cikangkung, Bhabinkamtibmas, Kasi Trantibum Kecamatan Ciracap, tokoh agama, kader, pendidik, anggota BPD, Karang Taruna, hingga puluhan warga yang aktif menyampaikan aspirasi.
Dalam reses itu, berbagai kebutuhan prioritas warga mengemuka. Mereka menyoroti kondisi infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius, terutama perbaikan jalan desa, serta saluran irigasi Rewod–Cobaan yang vital bagi pengairan lahan pertanian. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penyediaan sarana air bersih, penambahan penerangan jalan umum (PJU), serta penataan lapangan sepak bola yang menjadi pusat aktivitas generasi muda.
Tak hanya infrastruktur, persoalan sektor pertanian dan peternakan juga mendapat sorotan. Warga mengungkapkan perlunya dukungan alsintan (alat mesin pertanian) untuk meningkatkan produktivitas, sekaligus bantuan dalam bidang peternakan. Di sisi lain, kelompok masyarakat juga menekankan pentingnya pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk pelatihan digitalisasi agar usaha kecil di pedesaan dapat naik kelas dan bersaing di era modern.
Menanggapi aspirasi tersebut, Dadang Hermawan menegaskan bahwa seluruh masukan yang dihimpun akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan agar usulan warga dapat terakomodasi dalam program kerja pemerintah daerah.
“Semua aspirasi yang bapak-ibu sampaikan tidak akan berhenti di sini. Kami akan tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Inilah fungsi reses, menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah,” ujar Dadang.
Ia menambahkan, reses bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat hubungan emosional sekaligus memperjelas arah pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga.
“Reses ini diharapkan menjadi wadah efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan begitu, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Ris)
