berantasonline.com (Sukabumi)
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sukabumi, Ramzi Akbar Yusuf, menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam momentum ini, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan perjuangan nyata bagi kepentingan masyarakat, termasuk memperjuangkan isu strategis di daerah.
Salah satu isu utama yang disorot Ramzi adalah kelanjutan rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU). Menurutnya, pemekaran merupakan solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang selama ini dirasa masih belum merata.
Namun, Ramzi mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap wacana lain yang justru kontraproduktif, yakni usulan penggabungan sejumlah kecamatan di Kabupaten Sukabumi ke wilayah administrasi Kota Sukabumi. Kecamatan yang disebut dalam wacana ini antara lain Gegerbitung, Kebonpedes, Cireunghas, Sukalarang, dan Sukaraja.
“Jika wacana penggabungan itu terus bergulir, konsistensi perjuangan kita untuk pemekaran KSU bisa dipertanyakan. Ini menyangkut arah masa depan daerah, bukan sekadar urusan administratif,” tegas Ramzi, Minggu (17/08/2025).
Ia menjelaskan DPRD Kabupaten Sukabumi telah menyiapkan langkah konkret, salah satunya melalui pengesahan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemekaran hingga 2027. Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya komitmen serius dari legislatif.
Meski pemekaran KSU masih terkendala moratorium dari pemerintah pusat, Ramzi berharap ketika moratorium dicabut, daerah yang sudah matang secara administrasi seperti KSU bisa segera diproses.
Ramzi juga mengajak seluruh elemen masyarakat di wilayah utara Sukabumi untuk tetap solid dan tidak terpecah oleh isu-isu yang tidak memiliki dasar hukum. Ia menegaskan, pemekaran KSU bahkan telah menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD.
“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pemekaran KSU adalah bentuk nyata perjuangan untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.
(Ris)
