berantasonline.com (Sukabumi)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Sukabumi, Selasa (05/08/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan momentum untuk menata kembali arah pembangunan daerah.
“Perubahan APBD bukan sekadar urusan administrasi, tapi kesempatan strategis untuk menata ulang prioritas agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD—mulai dari Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, hingga PPP menyampaikan pandangan masing-masing. Sejumlah isu utama mengemuka, antara lain efektivitas belanja daerah, pelayanan publik, hingga rendahnya serapan anggaran pada tahun berjalan. Selain itu, fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program strategis.
Beberapa fraksi secara tegas meminta pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah, serta memastikan program unggulan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh masukan yang disampaikan DPRD. Ia menyebut pandangan fraksi sebagai bentuk kontrol yang sehat bagi jalannya roda pemerintahan.
“Masukan dari fraksi-fraksi sangat berarti untuk evaluasi sekaligus penyempurnaan kebijakan anggaran. Kami akan meninjau kembali program yang belum optimal, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi dan penguatan program unggulan daerah,” ujarnya.
Dengan adanya dinamika tersebut, pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
(Ris)
