berantasonline.com (Sukabumi)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyoroti turunnya nilai Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam rancangan APBD Tahun 2026. Isu tersebut mencuat dalam rapat pembahasan antara Komisi III DPRD dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Selasa 7 Oktober 2025.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Leni Liawati, menegaskan bahwa penurunan TKD ini harus dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Ia menilai ketergantungan berlebihan terhadap dana pusat berisiko memperlambat pelaksanaan program pembangunan.
“Kalau kita masih terlalu bergantung pada transfer pusat, otomatis program dan kegiatan pemerintah daerah bisa terganggu. Karena itu, Pemkab Sukabumi harus lebih serius menggali potensi lokal agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat,” ujar Leni, Kamis (09/10/2025).
Menurutnya, penurunan TKD sebesar Rp725 miliar bukan sekadar angka, melainkan peringatan agar daerah lebih inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru. Salah satu langkah yang perlu segera dilakukan, kata Leni, adalah mengoptimalkan retribusi dan pajak daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai strategi peningkatan PAD. Leni menyoroti masih banyaknya perusahaan di wilayah Sukabumi yang menggunakan kendaraan berpelat nomor luar daerah, sehingga potensi pajak justru mengalir ke daerah lain.
“Kami mendorong agar kendaraan operasional perusahaan yang berdomisili di Sukabumi menggunakan pelat F. Dengan begitu, pajaknya masuk ke kas daerah dan bisa menjadi tambahan penerimaan bagi pembangunan,” ungkapnya.
Leni menambahkan, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan koordinasi lintas instansi agar kebijakan peningkatan PAD benar-benar berdampak nyata.
“Kita butuh langkah konkret dan sinergi lintas sektor. Jangan sampai potensi yang ada justru terlewatkan karena lemahnya pendataan dan pengawasan,” tegasnya.
Dengan penguatan PAD, DPRD berharap Kabupaten Sukabumi mampu menjaga stabilitas keuangan daerah dan tetap menjalankan program prioritas meski dana transfer pusat mengalami penurunan.
(Ris)
