berantasonline.com (Sukabumi)
Menghadapi tekanan fiskal tahun 2026 akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional, DPRD Kabupaten Sukabumi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) melakukan penyesuaian strategi kerja. Langkah ini dinilai penting agar program yang dijalankan tetap efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah OPD, Perumda, serta mitra strategis keuangan daerah. Pertemuan berlangsung selama dua hari, Senin–Selasa (6–7 Oktober 2025), di Aula Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM), Jalan Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak.
Rakor dihadiri perwakilan Bank BJB, BPKAD, Bagian Ekonomi Setda, serta seluruh Perumda di Kabupaten Sukabumi, antara lain Perumda AM TJM, BPR Sukabumi, Agro Sukabumi Mandiri (ASM), Pariwisata, Aneka Tambang Energi (ATE), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera, mengungkapkan bahwa pemotongan TKD sebesar lebih dari Rp700 miliar memberikan dampak signifikan terhadap perencanaan keuangan daerah. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang sudah direncanakan.
“Dengan kondisi fiskal seperti ini, semua pihak harus realistis dan adaptif. Kami mendorong OPD dan Perumda untuk meninjau ulang kegiatan administratif atau operasional yang belum mendesak, agar anggaran bisa dialihkan ke program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Hera, Selasa (07/10/2025).
Menurutnya, Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan visi-misi kepala daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Kabupaten Sukabumi.
“Hasil pembahasan ini akan kami lanjutkan bersama TAPD agar bisa masuk dalam proses penyusunan anggaran. Jadi tidak hanya seremonial, tapi menghasilkan kebijakan konkret,” tambahnya.
Hera menekankan, efisiensi dan kreativitas menjadi kunci utama dalam menghadapi keterbatasan fiskal. Ia menegaskan bahwa program yang bersifat primer dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Kegiatan yang bersifat administratif atau seremonial bisa ditunda. Kita fokus dulu pada yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat — seperti sektor ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.
Meski anggaran menurun, Hera berharap seluruh OPD dan Perumda tetap menunjukkan kinerja optimal melalui langkah inovatif dan kolaboratif.
“Kalau anggaran besar, semua bisa jalan. Tapi di saat anggaran terbatas, kita dituntut untuk kreatif, efisien, dan fokus pada hasil. Inilah saatnya membuktikan komitmen kita untuk masyarakat,” tegasnya.
Dengan strategi penyesuaian ini, DPRD optimistis pemerintah daerah tetap mampu menjaga stabilitas keuangan dan memastikan setiap rupiah anggaran tersalurkan untuk kepentingan publik secara efektif.
(Ris)
