Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).

Langkah ini ditandai dengan diselenggarakannya rapat harmonisasi bersama instansi terkait pada Kamis (6/8).

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktek pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemkot Bogor.

Modusnya, kata Alma, adalah dengan menyebar berita dan narasi pencemaran nama baik di media sosial dan grup percakapan atau release-release yang tendensius. 

Peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Wartawan Online ke-14 di Cafe Simpang Sentul, Bogor, 8 Agustus 2026, menghadirkan suasana berbeda. Selain insan pers, acara ini juga dihadiri kawan-kawan ojek online.

Momen itu menjadi ruang temu dua profesi yang sama-sama lahir dan besar di era digital.

Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor menghadapi ujian berat, dengan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan seorang yang berinisial Ir dengan menyebarluaskan release ke seluruh pimpinan eksekutif, legislatif Kota Bogor dan berbagai kalangan hingga media sosial whatsapp grup.

Informasi sepihak diketahui bersumber dari perempuan yang bernama Irawati. Ia merupakan eks pegawai yang bekerja 3 minggu di Bagian Hukum dan HAM dan saat ini telah diberhentikan karena komplain seluruh staf Bagian Hukum dan HAM. 

Proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, mulai memasuki tahap akhir.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan proses peralihan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah telah berjalan secara administratif.

Menjamurnya pembangunan rumah peristirahatan atau Vila yang diduga tanpa dilengkapi ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), masih ditemukan di sejumlah titik kawasan Puncak, khususnya wilayah Kecamatan Megamendung dan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan karena kawasan Puncak merupakan daerah strategis yang berfungsi sebagai kawasan resapan air sekaligus penyangga ekosistem bagi wilayah Bogor dan sekitarnya.

Tren nongkrong di coffee shop terus berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Melihat fenomena tersebut, Yamaha Jabodetabek menghadirkan konsep berbeda melalui kolaborasi Grand Filano X Local Café bersama KA/NA Coffee Bogor, sebuah program yang memadukan pengalaman menikmati kopi dengan nuansa premium khas Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected.

Kolaborasi yang berlangsung mulai Juli hingga September 2026 ini bukan sekadar menghadirkan display kendaraan di dalam café. Yamaha ingin menghadirkan pengalaman baru, di mana pengunjung dapat menikmati suasana hangout yang lebih estetik sekaligus merasakan atmosfer classy yang menjadi identitas Grand Filano.

Pemerintah Kota Bogor terus menyebarluaskan informasi tentang penggunaan dan pemaknaan Lambang Daerah yang berisi logo dan himne. Hal itu tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2025 tentang Lambang Daerah Kota Bogor.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan lambang daerah bukan sekadar simbol, didalamnya ada sejarah, nilai, jati diri dan harapan masa depan warga.

Pemerintah Kota Bogor melalui Sekretariat Daerah memfasilitasi pertemuan penyelesaian sengketa kepengurusan nazir alun-alun Empang, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Jawa Barat.

Sidang terbuka yang dilaksanakan di ruang rapat Surawisesa, jumat (31/7) dipimpin langsung Kabag Hukum dan HAM mewakili Aspemkesra dan dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor, Staf Ahli Walikota, Kabag Kesra, Camat Bogor Selatan beserta Kapolsek dan Danramil, KUA Bogor Selatan, ahli waris pemberi Wakaf, Yayasan Atthohiriyah, komunitas Dalam Salawat,  DKM Mesjid Athohiroyah, Perwakilan Nazir, Ketua RW, praktisi hukum dan beberapa tokoh masyarakat serta alim ulama sekitar alun-alun empang.

Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor terus mengembangkan literasi regulasi daerah di seluruh lapisan masyarakat secara cepat. Program terbaru yang akan diluncurkan pada tanggal 3 Agustus 2026 bernama INSAP (Informasi Sanksi Perda).

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor,  Alma Wiranta, mengatakan program INSAP hadir di media sosial untuk menyampaikan beberapa sanksi di dalam Perda Kota Bogor agar cepat dipahami. 

Pemerintah Kota Bogor terus bekerja maraton melengkapi beberapa klausul dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual yang disingkat Perda P4S.

Pembahasan secara online yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Eko Prabowo yang dihadiri oleh OPD Terkait diantaranya Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BKAD dan Baperida.

Setelah sukses pada "Babak Pertama di tanggal 15 Juli dan Babak Kedua tanggal 22 Juli", program Sosialisasi Perda (Sosper) terus menyentuh seluruh lapisan warga Kota Bogor, kini kegiatan Sosper masuk "Babak Ketiga" melanjutkan program yang telah dipersiapkan sejak tahun 2025 bersama Bagian Hukum dan HAM Setda.

Sedikit berbeda dengan dua babak sebelumnya, pada babak ketiga ini yang dilaksanakan rabu (29/7) fokus pada pemahaman implementasi, dengan mengajak warga untuk ikut pada aksi nyata dan penguatan regulasi. 

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Marlyn Maisarah, menghadiri kegiatan sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digelar di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin (27/7). 

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan program sekaligus memastikan bantuan perumahan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Pengurus Kecamatan (PK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ciawi resmi dilantik bersama jajaran Pengurus Kecamatan KNPI se-Kabupaten Bogor dalam rangkaian Pelantikan PK KNPI dan peringatan Hari Lahir (Harlah) KNPI ke-53 yang digelar di Gedung Tegar Beriman, Cibinong. Kamis, (23/7).

Pelantikan tersebut menjadi momentum awal bagi kepengurusan baru PK KNPI Ciawi untuk menjalankan roda organisasi sekaligus memperkuat peran pemuda sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan di wilayah Kecamatan Ciawi.

Yayasan Cahaya Piradita Kaning, merupakan lembaga sosial dan pendidikan yang berlokasi di Gang Nangka, Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.

Yayasan ini berfokus pada kesejahteraan anak yatim piatu dengan menyediakan fasilitas sekolah gratis dan secara rutin menyelenggarakan santunan massal untuk ribuan anak.

Memasuki musim kemarau tahun ini, bantuan air bersih mulai disalurkan ke desa-desa yang rawan kekeringan di Kecamatan Rancabungur Kab Bogor. 

Petugas BPBD Kabupaten Bogor bergerak cepat berkeliling Kecamatan Rancabungur mendistribusikan bantuan air bersih sejak 2 minggu terakhir, menggunakan truk-truk tangki kapasitas 5000 liter. 

Pengajian rutin jurnalis Majelis Al Qalam kembali digelar di Kantor Portal BMSN, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan yang diikuti para jurnalis dari berbagai media tersebut menghadirkan pembina sekaligus guru para jurnalis, KH Achmad Yaudin Sogir, yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKB.

Di balik peraturan Kota Bogor sebagaimana Perda 2 Tahun 2024 tentang penerbitan produk hukum daerah, ada nama Alma Wiranta yang berpredikat ASN khusus karena berprofesi Jaksa Ahli Madya yang mendapat amanah Wali Kota Bogor atas persetujuan Jaksa Agung sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.

Tugas berat mengawali ribuan regulasi daerah Kota Bogor, Perda, Perwal dan Kepwal sampai mendampingi OPD berkolaborasi dengan instansi lain dalam mitigasi risiko hukum sejak tahun 2019 merupakan kehormatan dan kepercayaan tersendiri dalam penugasan ASN instansi vertikal di Pemerintah Daerah. 

Implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) perpanjangan SMP Kota Bogor Tahun 2026 terus menuai polemik.

Setelah banyak orang tua mengeluhkan tidak ditampilkannya nilai tes praktik dan rincian penilaian jalur prestasi, kini muncul dugaan adanya permainan oknum dalam proses seleksi.

Safari Jurnalis PWI Kabupaten Bogor yang berlangsung di Aula Desa Kemang, Kec Kemang Kabupaten Bogor, sebagai upaya memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam menghadapi perkembangan dunia digital.

Safari Jurnalis ini melibatkan Camat Kemang Drs. Imam Mahmudi, Ketua APDESI Kabupaten Bogor H. Abdul Aziz, Ketua APDESI Jawa Barat, para kepala desa se-Bogor Utara, serta berbagai elemen masyarakat dan tamu undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kecamatan Ciseeng melaksanakan penertiban bangunan pembohong dan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di atas saluran irigasi serta ruang milik jalan (RUMIJA) di wilayah Kecamatan Ciseeng, Rabu (8/7).

Pelaksanaan penertiban di sejumlah titik, meliputi Jalan Mad Nur, Jalan Ciseeng–Cogreg, serta Jalan Hj. Amerika hingga Jalan H. Miing.

Bagi sebagian orang, pengumuman hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) hanyalah daftar nama siswa yang diterima. Namun bagi sejumlah orang tua di Kota Bogor, hasil seleksi tahun ini meninggalkan tanda tanya yang hingga kini belum terjawab. 

Harapan yang dibangun sejak anak-anak mereka berlatih futsal, mengikuti berbagai kejuaraan, hingga berhasil meraih gelar Juara 1 Piala Ketua AFKOT Bogor 2025, seketika berubah menjadi kekecewaan.

Bagi sebagian orang, pengumuman hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) hanyalah daftar nama siswa yang diterima. Namun bagi sejumlah orang tua di Kota Bogor, hasil seleksi tahun ini meninggalkan tanda tanya yang hingga kini belum terjawab. 

Harapan yang dibangun sejak anak-anak mereka berlatih futsal, mengikuti berbagai kejuaraan, hingga berhasil meraih gelar Juara 1 Piala Ketua AFKOT Bogor 2025, seketika berubah menjadi kekecewaan.

Menjelang libur panjang Hari Raya Lebaran 1446 H, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor secara internal terus melakukan koordinasi antar unit terkait, mulai dari pasokan bahan kimia dan perpipaan, strategi pengamanan stok air di recevoir, kesiapan tim teknik hingga sosialisasi kepada pelanggannya.

Langkah tersebut sebagai upaya memitigasi risiko jika terjadi gangguan pengaliran baik akibat faktor alam maupun teknis.

Rabu tanggal 12 Maret 2025 Pukul 12.15 Wita, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado yang diketuai oleh Iriyanto Tiranda, S.H. M.H. membacakan putusan Nomor: 49/PID.SUSTPK/2024/PN MND perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2021 pada SMP Negeri 1 Siau Timur Kecamatan
Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atas nama Terdakwa Alfira Reine Kakalang, sebagai berikut:

1). Menyatakan Terdakwa ALFIRA REINE KAKALANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Transportasi menjadi salah satu sektor vital dalam kehidupan masyarakat. Oleh Sebab itu, dibutuhkan peningkatan pelayanan transportasi yang berkualitas untuk mengatasi berbagai permasalahan transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan, melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi, dengan sasaran tersedianya sarana prasarana transportasi yang Berkualitas.