Ratusan massa dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya se-Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (13/8/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam poin tuntutan resmi terkait isu pengelolaan pertambangan hingga dugaan pelanggaran hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar diduga marak terjadi di wilayah Provinsi Jambi.

Sejumlah oknum pengusaha disinyalir memanfaatkan puluhan truk yang terdaftar secara khusus untuk menguras kuota solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sebelum akhirnya dijual kembali dengan harga industri atau nonsubsidi.

Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar diduga marak terjadi di wilayah Provinsi Jambi.

Sejumlah oknum pengusaha disinyalir memanfaatkan puluhan truk yang terdaftar secara khusus untuk menguras kuota solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sebelum akhirnya dijual kembali dengan harga industri atau nonsubsidi.

Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar diduga marak terjadi di wilayah Provinsi Jambi.

Sejumlah oknum pengusaha disinyalir memanfaatkan puluhan truk yang terdaftar secara khusus untuk menguras kuota solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sebelum akhirnya dijual kembali dengan harga industri atau nonsubsidi.

Warga Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, bersama Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Mandiri Indonesia (SBMI) menggelar unjuk rasa di dua lokasi berturut-turut, yakni Kantor Polda Jambi dan Kantor Gubernur Jambi, pada Senin (10/8/2026).

Aksi yang diikuti sekitar 60 orang itu menyoroti berbagai dugaan pelanggaran dan dampak yang diduga timbul dari aktivitas PT Sinar Agro Tenera Unggul (PT SATU), pengelola Pabrik Kelapa Sawit di wilayah tersebut.

Koordinator Yayasan Lingkungan Hidup Sahabat Alam Rimba (SALAMBA) Provinsi Jambi, P. Manalu mendesak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk turun tangan merespon keresahan Warga Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu, terkait keberadaan Pabrik Kelapa Sawit yang menimbulkan dampak lingkungan cukup serius. 

"Kondisi ini sebaiknya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan seluruh pihak yang mengemban tugas serta bertanggung jawab, agar keresahan masyarakat, terlebih lagi dampak terhadap kesehatan, agar tidak berlarut-larut", ucap Manalu, Jumat siang (7/8). 

Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah merampungkan pemetaan wilayah rawan kekeringan guna mengantisipasi potensi ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Sebanyak 45 desa di wilayah dinilai memiliki potensi terdampak jika curah hujan terus menurun dalam jangka waktu panjang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E., menegaskan akan segera memanggil pengurus Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) perwakilan Jambi guna meminta pertanggungjawaban atas sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Pernyataan ini disampaikan langsung menanggapi aksi damai ratusan massa Federasi Serikat Buruh Jurnalis (FSBJ) Provinsi Jambi yang berunjuk rasa di halaman kantor Diskominfo, Selasa pagi (21/7). 

Federasi Serikat Buruh Jurnalis (FSBJ) Kota Jambi menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor Perwakilan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Kota Jambi, Selasa hingga Jumat (7–10 Juli 2026).

Aksi yang dipimpin langsung Ketua Umum FSBJ Kota Jambi Doner Gultom ini, menyoroti dugaan pelanggaran aturan serta kelalaian operasional penyedia layanan internet dan WiFi di wilayah tersebut, serta meminta langkah nyata perbaikan tata kelola dari seluruh pihak berwenang.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan dana reses di DPRD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2025.

Salah satu temuan, menyeret seorang anggota DPRD berinisial AA yang diduga menerima pembayaran dana reses meski tidak melaksanakan kegiatan reses.

Pelayanan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Talang Gulo, Kota Jambi, mengalami gangguan serius.

Ekspedisi truk-truk yang hendak melintas terpaksa menunggu antrian dua hingga tiga hari pengisian, karena didominasi armada truk milik pengusaha lokal.