berantasonline.com (Bandung)
Upaya pemberantasan korupsi di Jawa Barat kembali diperkuat lewat Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bertempat di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (04/06/2025).
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Jawa Barat. Dari Kabupaten Sukabumi, hadir Bupati Asep Japar dan Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, didampingi Sekda Ade Suryaman, Inspektur Kabupaten, serta Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi.
Rakor ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergitas antara unsur eksekutif dan legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Kegiatan ini merupakan bagian dari koordinasi Direktorat Korsup Wilayah II KPK untuk memastikan praktik pemerintahan yang akuntabel di seluruh daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Jabar menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Ia menekankan bahwa APBD harus disusun tanpa intervensi dan hanya berpijak pada kemanfaatan publik.
“Pemerintah dan DPRD harus sejalan dalam menjaga marwah pelayanan publik. Kita ingin pengawasan yang kuat dan sistem yang bersih dari KKN,” ujar Dedi.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan komitmennya dalam mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok. Ia menyambut baik kolaborasi lintas sektor dalam forum ini.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen antikorupsi oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Barat. Momen tersebut menjadi simbol kuatnya sinergi legislatif dan eksekutif dalam mendukung upaya KPK menegakkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mendorong kolaborasi yang lebih kuat dalam pencegahan korupsi di tingkat daerah, serta meningkatkan integritas seluruh unsur pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
(Alex)
