
berantasonline.com (Sukabumi)
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, hadir dalam Festival Kopi Sukabumi 2025 yang digelar di Gedung Promosi dan Pusat IKM, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, pada Kamis (13/11/2025). Acara ini menjadi ruang strategis untuk mempromosikan kopi lokal sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku IKM, dan masyarakat.
Festival bertema “Ngopi Berkah” tersebut menghadirkan 20 pelaku IKM dari berbagai kecamatan yang memamerkan produk unggulan, seperti kopi bubuk, roasted bean, serta berbagai olahan berbasis kopi. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar, dengan dihadiri Wakil Bupati H. Andreas, Forkopimda, Forkopimcam, perangkat daerah, hingga komunitas pecinta kopi.
Dalam sambutannya, Bupati Asep menegaskan bahwa Sukabumi memiliki lebih dari 1.000 hektare lahan kopi arabika dengan kualitas yang berpotensi masuk kategori specialty. Ia juga menginstruksikan seluruh instansi pemerintah dan BUMD menggunakan kopi lokal di setiap kegiatan resmi sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku IKM. Ia turut mengajak sektor swasta, hotel, restoran, dan kafe untuk ikut memperkuat pasar kopi daerah.
Kepala Disdagin Kabupaten Sukabumi, Dani Tarsoni, menambahkan bahwa tren konsumsi kopi nasional terus meningkat sehingga membuka peluang besar bagi IKM untuk memperluas pasar dan memperkuat kualitas produk.
Festival Kopi 2025 juga diisi talkshow, cupping test, coaching clinic, dan penghargaan bagi pelaku IKM berprestasi. Pembukaan resmi ditandai dengan penekanan tombol mesin espresso oleh Bupati Sukabumi.
Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, kopi merupakan identitas budaya sekaligus komoditas strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “DPRD akan terus mendukung pengembangan kopi Sukabumi melalui regulasi dan dukungan anggaran yang berpihak kepada pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Dengan sinergi seluruh pihak, Festival Kopi Sukabumi 2025 diharapkan memperkuat branding kopi daerah dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
(Ris)


