berantasonline.com (Sukabumi)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, menyoroti sejumlah persoalan anggaran daerah dalam rapat kerja bersama sejumlah mitra perangkat daerah di Aula DKUKM, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Senin (15/07/2025).
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Perikanan dan Kelautan, Bapenda, serta Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sukabumi.
Paoji menyampaikan keprihatinan atas belum maksimalnya serapan anggaran, khususnya terkait pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai tambahan anggaran yang tersedia pada perubahan tahun ini belum menyentuh sektor strategis seperti infrastruktur maupun hak-hak ASN secara menyeluruh.
“Tambahan anggaran difokuskan ke gaji ASN, tapi realisasinya belum sesuai harapan. Seharusnya pembayaran dilakukan selama 14 bulan, tapi baru terealisasi 10 bulan. Ini tentu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Politisi PDIP itu menegaskan perlunya ketepatan perencanaan dalam pengajuan anggaran agar tidak menimbulkan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan ketidakefisienan di akhir tahun anggaran.
“Anggaran murni belum terserap, tapi perubahan sudah mulai dibahas. Jangan sampai anggaran besar justru tidak berdampak karena tak terserap optimal,” tegas Paoji yang juga menjabat sebagai Plt. Ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi.
Ia juga menyinggung belum rampungnya pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dinilai bisa menghambat keselarasan antara visi-misi kepala daerah dengan arah kebijakan anggaran sejak awal masa jabatan.
“RPJMD ini krusial, karena menjadi dasar pijakan seluruh program pembangunan. Kalau tak segera dirampungkan, kita bisa kehilangan arah prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.
(Alex)
