berantasonline.com (Sukabumi)
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi yang juga Ketua Fraksi PKS, Leni Liawati, menegaskan sejumlah isu mendasar yang dinilai harus menjadi prioritas pemerintah daerah menjelang perencanaan pembangunan tahun 2027.
Sorotan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat gabungan pimpinan DPRD bersama komisi terkait dalam pembahasan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam forum itu, DPRD telah menghimpun berbagai masukan strategis dan meminta kejelasan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Leni menempatkan persoalan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu sebagai perhatian utama. Menurutnya, belum aktifnya Universal Health Coverage (UHC) berdampak pada terhambatnya akses layanan kesehatan.
“Karena belum UHC, warga yang sakit tidak bisa langsung mengaktifkan BPJS dan harus menunggu tanggal tertentu. Ini tentu menyulitkan masyarakat kecil,” ujarnya, Senin (02/02/2026).
Ia menjelaskan, skema bantuan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih terbentur aturan desil. Warga yang masuk kategori desil 6 hingga 10 tidak dapat menerima bantuan tersebut, sehingga berisiko kehilangan akses layanan kesehatan yang layak.
Leni berharap pemerintah daerah memberikan kejelasan langkah konkret, minimal untuk tahun 2026, agar persoalan tersebut dapat dituntaskan dan pada 2027 tinggal dilakukan penguatan. Ia juga mendorong agar UHC dapat kembali diaktifkan.
Selain sektor kesehatan, persoalan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian serius. Ia mengungkapkan, mayoritas aspirasi masyarakat yang diterima anggota DPRD saat reses berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan dan akses antarwilayah desa.
“Sebagian besar usulan desa hampir selalu soal perbaikan jalan. Ini menunjukkan akses dan konektivitas masih menjadi kebutuhan mendesak,” katanya.
Ia meminta adanya regulasi baru agar bantuan pembangunan jalan lingkungan tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu atau kawasan kumuh saja. Menurutnya, seluruh desa di Kabupaten Sukabumi harus memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur.
Terkait arah pembangunan 2027 yang difokuskan pada penguatan agroindustri dan pariwisata, Leni berharap kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada program makro, tetapi juga diimbangi dengan implementasi nyata di sektor sosial.
Ia menyoroti pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang ketahanan keluarga yang dinilai belum memberikan dampak signifikan di masyarakat.
“Perda ini menyentuh aspek sosial humaniora, tetapi implementasinya belum terlihat maksimal. Pemerintah perlu menjelaskan langkah konkretnya,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, Leni juga menyinggung pemerataan bantuan peternakan yang dinilai belum menyentuh seluruh kecamatan, seperti Simpenan dan Bantargadung. Ia berharap ke depan distribusi program tidak lagi dibatasi wilayah tertentu.
Selain itu, ia meminta evaluasi terhadap capaian proyek prioritas 2025, khususnya program beasiswa. Ia mengapresiasi beasiswa untuk jenjang SD dan SMP yang telah berjalan, namun menilai beasiswa sarjana bagi keluarga petani dan buruh migran belum terealisasi optimal.
“Program beasiswa ini penting untuk meningkatkan kualitas generasi muda dari keluarga kurang mampu. Kami berharap ada kejelasan apakah akan dilanjutkan pada 2026 dan 2027,” pungkasnya.
(Ris)
