berantasonline.com (Jakarta)
Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat upaya pemulihan infrastruktur pascabencana melalui kerja sama lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI yang digelar pada 4 Juni 2025 di Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas rencana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur berdasarkan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), menyusul bencana yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025 di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi.
Adapun cakupan rehabilitasi meliputi perbaikan jalan nasional, jembatan, fasilitas pendidikan, serta pembangunan kembali Pasar Jubleg yang terdampak cukup parah. Dalam rapat tersebut, berbagai kementerian teknis ikut terlibat guna mengintegrasikan rencana pemulihan dengan dukungan anggaran dan regulasi pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi. Dari Sukabumi, sebanyak 25 daerah irigasi kabupaten telah lolos verifikasi tahap awal, dan kini dalam proses lanjutan.
Selain itu, Pemkab Sukabumi juga telah mengusulkan enam jembatan kabupaten dan 16 jembatan gantung untuk mendukung konektivitas antarwilayah. Namun, Dede menekankan bahwa realisasi pembangunan masih menunggu terbitnya Inpres khusus bidang jalan dan jembatan yang saat ini tengah difinalisasi oleh pemerintah pusat.
“Kami terus menunggu arahan dan keputusan dari pemerintah pusat, karena banyak infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera namun keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama,” ujarnya, Senin (09/06/2025).
Dede juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif atau pentahelix, yaitu sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana.
“Sebagaimana disampaikan oleh Bupati dan Gubernur, anggaran daerah terbatas sementara kebutuhan pembangunan sangat besar. Maka perlu kerja sama lintas sektor agar penanganan bisa dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan sinergi yang baik antara pusat dan daerah, serta peran aktif seluruh elemen masyarakat, Pemkab Sukabumi optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi warga terdampak.
(Ris)
