berantasonline.com (Sukabumi)
Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah memasuki fase penting dalam upaya mempertahankan status UNESCO Global Geopark (UGGp) bagi kawasan Ciletuh-Palabuhanratu, yang dijadwalkan akan menjalani proses revalidasi internasional pada 30 Juni hingga 4 Juli 2025 mendatang.
Status prestisius yang diperoleh sejak 2018 ini tidak hanya menjadi simbol pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Sukabumi, tetapi juga menjadi tolok ukur komitmen Indonesia terhadap pembangunan pariwisata berbasis konservasi dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengelola CPUGGp, menyebut bahwa revalidasi ini merupakan momentum strategis untuk menunjukkan keseriusan Pemkab Sukabumi.
“Ini bukan sekadar mempertahankan status, tapi menyangkut keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada kelestarian dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya saat menggelar konsolidasi di Geopark Information Centre, Selasa (24/06/2025).
Ade menyebutkan bahwa forum tersebut menjadi ajang merumuskan strategi konkret lintas sektor. Jika sukses, Ciletuh-Palabuhanratu akan terus menjadi role model geopark di tingkat nasional bahkan global.
“Revalidasi ini tanggung jawab bersama, bukan hanya Pemerintah Daerah, tapi juga Pemerintah Pusat, Provinsi, dan tentu masyarakat. Dukungan semua pihak sangat menentukan,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Kemenparekraf, Bambang Cahyo Murdoko, menegaskan bahwa Ciletuh bukan lagi sekadar destinasi lokal, melainkan bagian dari wajah pariwisata berkelanjutan Indonesia di mata dunia.
“Geopark ini aset nasional, bahkan menjadi bagian dari 12 Geopark prioritas nasional. Keberadaannya mencerminkan amanat Presiden dalam pengembangan taman bumi sebagai masa depan pariwisata yang berwawasan lingkungan,” jelas Bambang.
Menurutnya, kawasan ini telah menunjukkan kemajuan sejak menyandang status UGGp, terutama dari sisi konservasi geologi, pemberdayaan masyarakat, hingga promosi wisata edukatif. Namun tantangan ke depan juga tidak ringan, aksesibilitas, kualitas layanan, serta pengelolaan terpadu akan menjadi fokus utama tim asesor UNESCO.
“UNESCO akan menilai bukan hanya dari dokumentasi, tapi dari realitas di lapangan. Mulai dari partisipasi masyarakat, dampak ekonomi, hingga kualitas amenitas dan akses wisatawan. Semuanya akan diuji,” tegasnya.
Revalidasi ini menjadi momen penting tidak hanya untuk menjaga nama baik Sukabumi di mata dunia, tetapi juga untuk memastikan bahwa pariwisata benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
(Ris)
