berantasonline.com (Sukabumi)
Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) terus menggenjot pemenuhan indikator penilaian guna meraih predikat tertinggi KLA. Saat ini, Kabupaten Sukabumi masih berada pada level “Nindya” dan berupaya meningkatkan capaian menuju kategori utama.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi dan percepatan pemenuhan indikator KLA yang digelar di Pendopo Sukabumi, Selasa (28/04/2026), menjelang batas akhir penginputan data pada 30 April 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi, Agus Sanusi, mengungkapkan bahwa hingga 20 April 2026, capaian evaluasi mandiri baru mencapai 578,82 poin dari total 1.000 poin.
Angka tersebut masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya yang mencapai 848 poin, sehingga diperlukan langkah percepatan yang lebih terarah dan terkoordinasi.
“Waktu yang tersisa sangat terbatas. Kita butuh kerja cepat dan kolaboratif dari seluruh perangkat daerah karena KLA bukan tanggung jawab satu instansi saja,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera menuntaskan kewajiban administratif, termasuk penyediaan dokumen pendukung atau evidence.
Ia menegaskan bahwa isu perlindungan anak bersifat lintas sektor, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga psikologis.
“Semua sektor harus bergerak. Setiap kebijakan, inovasi, dan dukungan program harus segera dilaporkan. Waktu kita sangat terbatas,” ujarnya.
Boyke juga menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas di setiap perangkat daerah agar proses penginputan data dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
Di sisi lain, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Shindy Dyah Ayu Lestari, menyampaikan bahwa hasil verifikasi sementara di tingkat provinsi menunjukkan nilai Kabupaten Sukabumi berada di angka 750,53.
“Nilai tersebut masih berada di kategori Nindya. Namun masih ada peluang untuk meningkat jika seluruh dokumen pendukung, termasuk kebijakan, inovasi, dan kerja sama, dapat segera dilengkapi,” jelasnya.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memaksimalkan waktu yang tersisa, terutama dalam memenuhi lima klaster kelembagaan yang masih belum lengkap.
Menariknya, hingga saat ini belum ada satu pun kabupaten/kota di Jawa Barat yang berhasil meraih predikat tertinggi KLA, sehingga peluang Kabupaten Sukabumi masih terbuka lebar.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan instruksi tegas kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk bekerja secara intensif dalam 48 jam ke depan guna merampungkan seluruh penginputan data.
Melalui upaya percepatan ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap dapat meningkatkan capaian penilaian sekaligus memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.
(Alex)
