berantasonline.com (Sukabumi)
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera melakukan langkah konkret dan terobosan besar untuk menyelesaikan persoalan jalan kabupaten yang rusak di sejumlah wilayah.
Menurut Andri, kerusakan infrastruktur jalan hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat karena berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan dan pelosok Kabupaten Sukabumi.
Ia menilai pola perencanaan dan penganggaran pembangunan jalan yang selama ini dilakukan belum mampu menjawab kebutuhan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh.
“Kalau pola perencanaan dan penganggarannya masih seperti sekarang, persoalan jalan rusak di Sukabumi tidak akan pernah selesai. Harus ada keberanian membuat gebrakan,” ujar Andri, Sabtu (09/05/2026).
Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi itu menyebutkan saat ini terdapat sekitar 150 kilometer jalan kabupaten dengan kategori rusak berat atau tingkat kerusakan di atas 50 persen. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan serius dengan dukungan anggaran besar.
Menurutnya, ketergantungan terhadap APBD semata tidak akan cukup untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran rutin APBD sekitar Rp150 miliar sampai Rp200 miliar per tahun, dampaknya tidak akan signifikan. Sementara kebutuhan pembangunan jalan jauh lebih besar,” katanya.
Andri pun mendorong pemerintah daerah untuk mulai mencari alternatif pembiayaan melalui kerja sama strategis dengan pihak luar, seperti BUMN maupun lembaga perbankan.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat karena menjadi jalur utama distribusi barang, jasa, dan aktivitas warga.
“Jalan itu urat nadi ekonomi masyarakat. Kalau infrastrukturnya baik, pergerakan ekonomi juga akan meningkat,” ungkapnya.
Selain persoalan anggaran, Andri juga menyoroti metode pembangunan jalan yang dinilai perlu diperbaiki. Ia meminta pemerintah mulai mengurangi penggunaan aspal hotmix dan beralih ke sistem betonisasi agar kualitas jalan lebih tahan lama.
“Kalau ingin lebih awet, harus mulai menggunakan betonisasi. Jangan baru dibangun satu tahun sudah kembali rusak,” tegasnya.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menuntaskan persoalan jalan rusak di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar Rp800 miliar. Di sisi lain, kondisi geografis dan cuaca ekstrem di wilayah Sukabumi turut menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur.
Andri juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah berpotensi mempengaruhi pembangunan daerah, termasuk sektor infrastruktur.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi mampu menyusun strategi dan inovasi pembiayaan agar persoalan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
(Ris)
