berantasonline.com (Sukabumi)
Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, khususnya pada sektor jalan dan jaringan irigasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan agroindustri, sektor pariwisata, serta mewujudkan target swasembada pangan.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Pirdaus, mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Menurutnya, kondisi jalan yang baik akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, memperkuat akses menuju kawasan wisata, serta mendukung berbagai program pembangunan strategis yang sedang berjalan.
“Total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Sukabumi saat ini mencapai 1.347,555 kilometer. Untuk mendukung target kemantapan jalan sebesar 62,41 persen pada tahun 2025, kami mengusulkan sejumlah ruas melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD),” ujar Uus, Jumat (5/6/2026).
Uus menjelaskan, usulan tersebut juga diarahkan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Adapun lima koridor jalan prioritas yang diusulkan meliputi ruas Bagbagan–Tegalbuleud, Sagaranten–Curugkembar, Jampangkulon–Ciguyang, Parungkuda–Kalapanunggal–Cianten–Tenjoayu, serta Sukaraja–Cireunghas–Gegerbitung.
Selain infrastruktur jalan, Dinas PU juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi jaringan irigasi yang memiliki peran vital dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Uus menegaskan bahwa keberadaan jaringan irigasi yang berfungsi optimal sangat penting untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian masyarakat. Terlebih, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian.
Mengutip arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Uus menilai persoalan pangan harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan masa depan bangsa.
Namun demikian, kondisi infrastruktur pengairan di Kabupaten Sukabumi saat ini menghadapi tantangan cukup besar. Dalam dua tahun terakhir, puluhan daerah irigasi mengalami kerusakan akibat bencana alam yang melanda berbagai wilayah.
“Total terdapat 86 daerah irigasi yang terdampak bencana alam selama tahun 2024 hingga 2025,” ungkapnya.
Kerusakan tersebut tersebar di sejumlah wilayah kerja UPTD, di antaranya UPTD Palabuhanratu sebanyak 15 daerah irigasi, Ciemas 13 daerah irigasi, Cicurug dan Sagaranten masing-masing 11 daerah irigasi, Jampang Tengah 11 daerah irigasi, Cibadak 10 daerah irigasi, Jampang Kulon 8 daerah irigasi, serta UPTD Sukabumi sebanyak 7 daerah irigasi.
Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pengairan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mengusulkan sejumlah program rehabilitasi kepada pemerintah pusat. Pada usulan Inpres Tahap III Tahun Anggaran 2026 yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat enam lokasi daerah irigasi yang diajukan dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp62,8 miliar.
Sementara itu, pada usulan Inpres Tahap V Tahun 2026, Dinas PU kembali mengajukan delapan daerah irigasi lainnya dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp114,2 miliar. Apabila terealisasi, program tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan layanan irigasi bagi lahan pertanian seluas 1.939 hektare.
Uus berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi dapat terus ditingkatkan agar berbagai kebutuhan masyarakat, baik di sektor transportasi maupun pertanian, dapat segera terpenuhi.
“Harapan kami, perbaikan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian ini dapat segera terealisasi sehingga mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah,” pungkasnya.
(Alex)
