berantasonline.com (Sukabumi)
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, angkat bicara terkait maraknya dugaan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta gejolak mahasiswa di depan kantor Dinas Pendidikan.
Keprihatinan tersebut disampaikan Budi menyusul perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat mesin pengolah sutra di Disdagin, di mana Kejaksaan Negeri Sukabumi telah menerima pelimpahan tahap dua dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Sukabumi. Tiga tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, sementara penyelidikan di DLH masih bergulir.
“Kami sangat menyayangkan terjadinya dugaan penyimpangan ini. Kasus-kasus seperti ini jelas mencederai semangat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (15/05/2025).
Politisi Partai Golkar itu menilai situasi ini harus menjadi alarm bagi seluruh OPD agar meningkatkan integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran publik.
“Ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Jangan sampai kasus serupa terus berulang,” tegasnya.
Terkait kemungkinan DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak eksekutif untuk membahas penguatan sistem pengawasan internal, Budi belum memberikan jawaban pasti, namun mengisyaratkan evaluasi akan menjadi bagian penting dalam langkah berikutnya.
(Alex)
