berantasonline.com (Bandung)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (04/06/2025). Agenda penting ini melibatkan seluruh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Barat, serta dihadiri langsung oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar turut hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali. Keduanya didampingi Sekretaris Daerah, Ade Suryaman, Inspektur Kabupaten, dan Ketua APDESI Sukabumi.
Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan KPK dalam mengakselerasi agenda pemberantasan korupsi secara terintegrasi di wilayah Jawa Barat, khususnya melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Provinsi Jawa Barat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menyatakan bahwa pengelolaan APBD harus terbebas dari intervensi dan lebih berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di Jawa Barat benar-benar berpihak pada rakyat, tanpa ada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” tegas Gubernur.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian internal untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.
“Pemprov akan terus bersinergi dengan KPK, legislatif, dan seluruh stakeholder dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan antikorupsi,” tambahnya.
Sebagai bentuk konkret dari komitmen bersama, seluruh Kepala Daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat melakukan penandatanganan dokumen komitmen anti korupsi di akhir kegiatan. Penandatanganan ini menjadi simbol keseriusan Pemerintah Daerah dalam menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Gubernur berharap rakor ini mampu menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat sinergi lintas sektor dalam misi pemberantasan korupsi di Jawa Barat.
(Alex)
