berantasonline.com (Jakarta)
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menerima audiensi dan aspirasi dari Koperasi Konsumen Cangkuang Bersama Sejahtera bersama masyarakat penggarap di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Selasa (23/6/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS DPR RI dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan garapan di sekitar kawasan konservasi tersebut.
Dalam audiensi itu, perwakilan koperasi dan masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kepastian pengelolaan lahan, perlindungan terhadap aktivitas pertanian yang telah berlangsung turun-temurun, hingga harapan adanya solusi yang berkeadilan antara kepentingan konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Koperasi Konsumen Cangkuang Bersama Sejahtera menyampaikan bahwa keberadaan masyarakat penggarap di sekitar kawasan TNGHS telah berlangsung sejak lama dan menjadi sumber penghidupan utama bagi ribuan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serta dukungan pemerintah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan ruang pengelolaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Kami datang untuk menyampaikan kondisi riil masyarakat di lapangan. Harapan kami ada solusi yang dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, jajaran pimpinan Fraksi PKS DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendengarkan dan memperjuangkan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Fraksi PKS menilai bahwa penyelesaian persoalan di kawasan konservasi harus mengedepankan pendekatan dialogis, kemanusiaan, serta mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat yang telah lama bermukim dan beraktivitas di sekitar kawasan.
Perwakilan Fraksi PKS DPR RI menyampaikan bahwa aspirasi yang diterima akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pihak pengelola kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
“Kami memahami bahwa persoalan ini menyangkut kehidupan masyarakat. Karena itu, perlu dicari jalan keluar yang mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan warga,” ungkapnya.
Selain menyampaikan persoalan lahan garapan, masyarakat juga berharap adanya program pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar kawasan hutan. Menurut mereka, penguatan kelembagaan koperasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh dialog. Berbagai masukan dari masyarakat dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan di DPR RI.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi yang lebih intensif antara masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya guna menemukan solusi terbaik bagi pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang tetap menjaga fungsi konservasi sekaligus memberikan ruang kehidupan yang layak bagi masyarakat sekitar.
Dengan diterimanya aspirasi tersebut, masyarakat penggarap dan Koperasi Konsumen Cangkuang Bersama Sejahtera berharap perjuangan mereka memperoleh perhatian lebih luas serta menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
(Alex)
