berantasonline.com (Sukabumi)
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi yang juga Ketua Fraksi PKS, Leni Liawati, menegaskan sejumlah isu mendasar yang dinilai harus menjadi prioritas pemerintah daerah menjelang perencanaan pembangunan tahun 2027.
Sorotan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat gabungan pimpinan DPRD bersama komisi terkait dalam pembahasan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam forum itu, DPRD telah menghimpun berbagai masukan strategis dan meminta kejelasan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Leni menempatkan persoalan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu sebagai perhatian utama. Menurutnya, belum aktifnya Universal Health Coverage (UHC) berdampak pada terhambatnya akses layanan kesehatan.
“Karena belum UHC, warga yang sakit tidak bisa langsung mengaktifkan BPJS dan harus menunggu tanggal tertentu. Ini tentu menyulitkan masyarakat kecil,” ujarnya, Senin (02/02/2026).
Ia menjelaskan, skema bantuan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih terbentur aturan desil. Warga yang masuk kategori desil 6 hingga 10 tidak dapat menerima bantuan tersebut, sehingga berisiko kehilangan akses layanan kesehatan yang layak.
Leni berharap pemerintah daerah memberikan kejelasan langkah konkret, minimal untuk tahun 2026, agar persoalan tersebut dapat dituntaskan dan pada 2027 tinggal dilakukan penguatan. Ia juga mendorong agar UHC dapat kembali diaktifkan.
Selain sektor kesehatan, persoalan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian serius. Ia mengungkapkan, mayoritas aspirasi masyarakat yang diterima anggota DPRD saat reses berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan dan akses antarwilayah desa.
