berantasonline.com (Sukabumi)
Program perbaikan sejumlah ruas jalan kabupaten di Kabupaten Sukabumi dipastikan mulai memasuki tahap pelaksanaan pada awal Juli 2026. Saat ini, sebagian besar pekerjaan masih dalam proses administrasi dan tahapan lelang sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai di lapangan.
Kepastian tersebut disampaikan sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pekerjaan Umum yang tengah mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di masing-masing wilayah kerja.
Kepala Bagian Tata Usaha UPTD PU Wilayah Jampangtengah, Robi Ferdian, mengatakan proses pengadaan untuk beberapa paket pekerjaan masih berlangsung. Namun demikian, pihaknya memperkirakan Surat Perintah Kerja (SPK) sudah dapat diterbitkan dalam waktu dekat sehingga pekerjaan fisik dapat segera dimulai.
“Saat ini masih dalam tahap lelang. Jika proses berjalan sesuai jadwal, akhir bulan ini SPK sudah keluar dan pekerjaan bisa segera dilaksanakan. Selain penanganan jalan, ada juga beberapa pekerjaan jembatan yang menjadi prioritas tahun ini,” ujar Robi.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta memperbaiki akses transportasi di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi yang selama ini membutuhkan penanganan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Uus Pirdaus, memastikan pemerintah daerah telah mulai melakukan penanganan terhadap sejumlah ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan di berbagai kecamatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Uus saat mendampingi Bupati Sukabumi H. Asep Japar dalam kegiatan Syukuran Nelayan Ujunggenteng ke-60 di Kecamatan Ciracap, Minggu (14/6/2026).
Menurut Uus, pelaksanaan program perbaikan jalan tahun ini sempat menghadapi tantangan akibat kenaikan harga sejumlah material konstruksi, terutama aspal. Kondisi tersebut sempat memengaruhi proses persiapan pekerjaan sebelum akhirnya dapat dilaksanakan.
“Penanganan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sudah mulai berjalan. Sebelumnya memang ada kendala akibat kenaikan harga beberapa material, khususnya aspal,” kata Uus.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah menargetkan pekerjaan reguler yang telah masuk dalam perencanaan Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan paling lambat pada September mendatang. Fokus utama diarahkan pada ruas-ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan berperan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.
“Ruas jalan yang menjadi prioritas adalah jalan-jalan yang memiliki fungsi strategis dan menjadi akses utama masyarakat. Kami menargetkan pekerjaan reguler selesai pada September 2026,” ujarnya.
Meski demikian, Uus mengakui kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam mempercepat penanganan infrastruktur jalan. Dengan anggaran yang tersedia saat ini, pemerintah daerah baru mampu menangani sebagian kecil dari total kerusakan jalan yang ada.
“Jika melihat kebutuhan secara keseluruhan, kemampuan penanganan saat ini baru sekitar 10 persen dari total kerusakan yang ada. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas,” ungkapnya.
Untuk memperluas cakupan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Berbagai usulan bantuan pendanaan telah disampaikan, termasuk melalui audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi V DPR RI.
Menurut Uus, dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu harapan besar dalam mempercepat perbaikan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi yang memiliki wilayah luas dan kebutuhan pembangunan yang cukup besar.
“Kami telah menyampaikan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi kepada pemerintah pusat. Dukungan pendanaan sangat diperlukan agar lebih banyak ruas jalan yang dapat ditangani,” jelasnya.
Selain program reguler, Dinas PU Kabupaten Sukabumi juga akan mengoptimalkan alokasi anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2026. Program tersebut diproyeksikan mulai dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun ini, yakni antara Oktober hingga Desember 2026.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap berbagai program yang sedang berjalan, ditambah dukungan pemerintah pusat, dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, dan pelayanan publik menjadi lebih optimal.
(Alex)
