berantasonline.com (Sukabumi)
Kebijakan pengalokasian Dana Desa (DD) untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai menimbulkan dampak di sejumlah desa. Selain mengurangi ruang fiskal pemerintah desa, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperlambat pembangunan infrastruktur dan mengurangi program bantuan sosial bagi masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, mengatakan pengalihan lebih dari 58 persen Dana Desa untuk KDKMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi desa.
“Dana Desa selama ini menjadi tulang punggung pembangunan dan program sosial di desa. Ketika sebagian besar anggaran dialihkan, tentu akan berdampak pada prioritas pembangunan yang sudah direncanakan,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).
Ia mencontohkan kondisi di Desa Sukalarang, Kecamatan Sukalarang. Dana Desa yang sebelumnya berkisar Rp1,2 miliar per tahun kini tersisa sekitar Rp374 juta setelah penyesuaian anggaran untuk program KDKMP.
Akibatnya, sejumlah program pembangunan terancam tertunda, termasuk perbaikan jalan desa yang belum tuntas. Selain itu, jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga mengalami penurunan dari 62 menjadi 30 keluarga penerima manfaat.
Menurut Erpa, persoalan ini tidak hanya menyangkut berkurangnya anggaran, tetapi juga menyentuh prinsip dasar tata kelola desa yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan melalui musyawarah desa.
Di sisi lain, DPRD mengakui KDKMP memiliki tujuan untuk memperkuat ekonomi desa dalam jangka panjang. Namun manfaat program tersebut masih perlu dibuktikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan produk UMKM lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Karena itu, DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, termasuk terkait pengelolaan aset, pembagian keuntungan koperasi, dan dampaknya terhadap pembangunan desa.
“Keberhasilan KDKMP harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Jika mampu meningkatkan PADes dan menggerakkan ekonomi desa, tentu program ini akan memberi dampak positif. Namun jika tidak, evaluasi harus dilakukan,” tegas Erpa.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan skema perlindungan sosial melalui APBD guna mengantisipasi berkurangnya bantuan yang sebelumnya bersumber dari Dana Desa.
(Ris)
