berantasonline.com (Sukabumi)
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi mulai menyusun arah kebijakan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2026 dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan.
Perubahan strategi ini dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap program tahun sebelumnya, terutama dampak kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah sepanjang 2025.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan kerusakan secara detail untuk menentukan skala prioritas penanganan.
“Kami fokus pada sinkronisasi antara data perencanaan dan kondisi lapangan, khususnya di wilayah terdampak bencana. Penanganan akan disesuaikan dengan tingkat urgensi dan risiko,” ujarnya, Selasa (03/03/2026).
Sejumlah infrastruktur vital seperti jalan penghubung antarwilayah dan sistem drainase menjadi perhatian utama. Pasalnya, kerusakan pada sektor tersebut dinilai sangat berdampak terhadap mobilitas warga serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Uus, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, sehingga penentuan prioritas tidak hanya berdasarkan tingkat kerusakan fisik, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Lebih dari sekadar perbaikan sementara, DPU menargetkan pembangunan infrastruktur yang lebih kuat dan adaptif terhadap potensi bencana hidrometeorologi di masa depan.
“Ke depan, pembangunan tidak lagi sekadar tambal sulam. Kami ingin memastikan infrastruktur yang dibangun memiliki ketahanan jangka panjang,” tegasnya.
Dengan perencanaan berbasis evaluasi dan data lapangan tersebut, DPU optimistis pemulihan konektivitas wilayah di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan bertahap, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(Ris)
