berantasonline.com (Sukabumi)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi melalui Wakil Bupati (Wabup), H. Andreas memimpin rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka merumuskan langkah strategis penanganan pendangkalan sejumlah aliran sungai yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologis, khususnya banjir. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi dan melibatkan sejumlah instansi teknis, termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat, Senin (21/04/2025).
Fokus pembahasan dalam forum tersebut meliputi Sungai Cipalabuan dan kawasan aliran sungai di Kampung Kebonkalapa yang diketahui mengalami sedimentasi cukup signifikan. Pendangkalan ini, apabila tidak ditangani secara sistematis, berpotensi mengganggu kapasitas tampung aliran air dan memperbesar ancaman banjir saat terjadi intensitas curah hujan tinggi.
Dalam keterangannya, Wabup menyampaikan urgensi penanganan terpadu yang bersifat kolaboratif antar-lembaga. Menurutnya, kesiapsiagaan dan ketepatan intervensi teknis menjadi kunci dalam upaya mitigasi bencana berbasis wilayah.
“Langkah penanganan pendangkalan sungai bukan sekadar respons teknis semata, tetapi bagian dari strategi adaptasi daerah terhadap perubahan iklim dan dinamika lingkungan. Untuk itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi sangat diperlukan,” tegasnya.
Ia juga mengonfirmasi bahwa dalam waktu dekat, Pemkab Sukabumi bersama Dinas SDA Provinsi Jawa Barat akan menurunkan tim teknis ke lapangan untuk melaksanakan proses pengerukan dan normalisasi alur sungai. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi hidrologis sungai secara optimal serta melindungi kawasan pemukiman dari ancaman banjir.
“Pengerukan dan normalisasi akan difokuskan pada titik-titik kritis. Kami ingin memastikan bahwa tindakan yang diambil bukan sekadar simbolik, tetapi memiliki dampak nyata terhadap keselamatan dan ketahanan lingkungan masyarakat,” jelasnya.
Usai rapat koordinasi, Wabup bersama jajaran Forkopimda langsung melakukan inspeksi lapangan ke sejumlah titik rawan pendangkalan guna melakukan validasi kondisi faktual serta menyusun prioritas teknis intervensi.
Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) yang diusung oleh Pemkab Sukabumi dalam pengelolaan risiko bencana dan penguatan tata kelola sumber daya air daerah.
(Ris)
