BERANTASONLINE.COM - Partai Hanura menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Dukungan ini secara spesifik diarahkan pada langkah-langkah tegas yang diharapkan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menindak para pelaku.
Fokus utama dari desakan Partai Hanura adalah agar sanksi tidak hanya menyasar individu, tetapi juga menjangkau korporasi yang terbukti terlibat dalam peristiwa karhutla. Hal ini menjadi penekanan penting demi memberikan efek jera yang lebih luas.
"Kalau penyebabnya berasal dari pengusaha hutan, Presiden harus memberikan sanksi keras terhadap para pelaku karhutla di Kalimantan ini," ujar Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, dalam sebuah keterangan kepada awak media pada Selasa, 24 Agustus 2026.
Patrice Rio Capella, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura, menyoroti bahwa karhutla telah menjadi isu yang berulang setiap tahun di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah struktural yang perlu segera diatasi.
Oleh karena itu, ia menegaskan kembali dukungan partainya terhadap proses hukum yang tegas dari pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum yang kuat dianggap sebagai kunci untuk memutus mata rantai kejadian karhutla.
Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi ini menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Penanganan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang adil dan tegas, menjadi prioritas utama.
"Kalau mereka melakukan itu dan terbukti hanya untuk kepentingan korporasi, menurut saya mereka pantas diberikan tindakan yang cukup keras", tegasnya.
