berantasonline.com (Sukabumi)
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat di tahun 2026.
Menurut Budi, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga berperan sebagai penjaga keseimbangan demokrasi daerah di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, tanpa mengesampingkan stabilitas dan kondusivitas daerah,” ujar Budi, Kamis (01/01/2026).
Ia menilai kesinambungan kebijakan serta konsistensi pembangunan menjadi faktor penting agar berbagai program pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Untuk itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati kewenangan masing-masing.
“Perbedaan pandangan seharusnya tidak menjadi hambatan, tetapi justru memperkaya proses pengambilan kebijakan melalui masukan yang konstruktif,” katanya.
Selain menekankan peran lembaga legislatif dan eksekutif, Budi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, partisipasi publik yang sehat dan bertanggung jawab merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang demokratis.
“Pembangunan daerah adalah kerja bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus berjalan seiring agar Sukabumi dapat melangkah lebih kuat di tahun 2026,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Budi Azhar Mutawali berharap tahun 2026 menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan daerah.
(Alex)
