Jakarta, BERANTAS –
Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 13,9 persen dibandingkan dengan proyeksi anggaran pendidikan tahun 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun.
Usulan ini disampaikan oleh pemerintah dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Jakarta pada Jumat (14/8).
Kenaikan anggaran ini direncanakan untuk membiayai berbagai program prioritas. Fokus utama meliputi perluasan akses pendidikan, penyaluran bantuan pendidikan, penguatan kualitas pembelajaran, serta pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah di seluruh Indonesia.
Beberapa program pendidikan yang mendapatkan alokasi khusus antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa, PIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diperuntukkan bagi sekitar 1,3 juta guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun, di tengah kenaikan anggaran pendidikan yang substansial ini, rencana kenaikan gaji guru belum tercantum dalam perencanaan awal RAPBN 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penyesuaian atau kenaikan gaji guru belum masuk dalam pos anggaran yang diajukan, meskipun peluang untuk perubahan kebijakan tetap terbuka jika kondisi fiskal negara memungkinkan.
Secara terpisah, pemerintah juga mengalokasikan dana sekitar Rp240 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027, yang diperkirakan akan menyasar sekitar 60,6 juta penerima manfaat. Anggaran MBG ini merupakan bagian dari keseluruhan postur anggaran pendidikan 2027.
Dengan total anggaran Rp820,9 triliun, pemerintah berharap peningkatan ini dapat berkontribusi pada penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sekaligus mempercepat pemerataan akses dan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
