Kalsel, BERANTASÂ -
Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin meluas di Kalimantan Selatan. Situasi ini memerlukan sinergi yang lebih kuat dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, secara tegas meminta dukungan aktif dari korporasi di sektor pertambangan, perkebunan, dan pengelolaan hutan. Ajakan ini disampaikan pada Selasa (18/8) untuk membantu mengatasi krisis Karhutla yang kian memburuk.
Pemerintah memprioritaskan penanganan Karhutla di enam provinsi yang terdampak parah. Namun, prakiraan kemarau panjang dan udara kering dalam beberapa bulan ke depan diprediksi akan semakin mempersulit upaya pengendalian api.
"Kondisi Karhutla di enam provinsi semakin meluas dan menjadi prioritas penanganan saat ini," ujar Hanif Faisol Nurofiq saat memimpin rapat di Posko Pantau Pengayuan, Kota Banjarbaru.
Ia menambahkan bahwa pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran dan sarana dalam menangani bencana ini. "Sehingga mengharuskan kita meminta dukungan semua pihak, terutama korporasi," tegasnya.
Kolaborasi dengan pihak swasta dinilai sangat krusial, khususnya dalam menjangkau titik api yang berada di luar areal konsesi perusahaan. Selain itu, penanganan juga difokuskan pada kawasan ring satu sekitar Bandara Syamsudin Noor yang sangat rentan.
"Ini harus semuanya bergerak, membagi titik dengan strategi pagar betis. Kalsel sangat rawan terbakar," jelas Hanif Faisol Nurofiq.
Hanif Faisol Nurofiq juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengintegrasikan seluruh potensi daerah. Hal ini mencakup Barisan Pemadam Kebakaran swakarsa masyarakat, unit usaha, serta mobilisasi Aparatur Sipil Negara di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk penanganan yang lebih optimal.
