Jakarta, BERANTAS–
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil menyusul perintah Mahkamah Konstitusi (MK) agar anggaran MBG dipisahkan dari alokasi pendidikan paling lambat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2028.
Purbaya membuka opsi realokasi anggaran untuk memastikan MBG tetap tercukupi. Namun, pemerintah tidak menjadikan pemangkasan anggaran sektor strategis seperti kesehatan dan pertahanan sebagai pilihan utama.
"Pembahasan anggaran 2028. Tapi saya pikir kita bisa realokasi sana-sini sehingga kita mencukupi," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026), dikutip Minggu (30/8/2026).
Untuk memperkuat ruang fiskal, Purbaya justru menargetkan peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak dan bea cukai. Fokus utamanya adalah menutup berbagai celah penerimaan yang dinilai belum optimal.
"Yang kuncinya sekarang ke depan adalah peningkatan efisiensi pajak dan bea cukai collection-nya. Kita amankan dari kebocoran-kebocoran yang signifikan ke depan," ungkap Purbaya.
Ia memprediksi potensi penerimaan yang bisa diamankan dari sektor-sektor yang selama ini tidak berjalan sesuai ketentuan mencapai sekitar Rp10 triliun.
Sektor industri baja diidentifikasi memiliki potensi penerimaan yang hilang lebih dari Rp5 triliun. Selain baja, pemerintah juga mendeteksi potensi kebocoran pada sektor bahan bangunan yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun.
