Jakarta, BERANTAS —
Di tengah gejolak ekonomi global yang diwarnai ketidakpastian, fragmentasi, dinamika perdagangan, dan tantangan rantai pasok, Indonesia mendorong negara-negara berkembang untuk tidak hanya menjadi pengikut aturan, tetapi juga terlibat aktif dalam pembentukan dan negosiasi tata kelola ekonomi dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya negara berkembang memiliki ruang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global.
Tujuannya adalah agar aturan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan yang lebih luas, tidak hanya negara-negara maju.
"Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita," ujar Airlangga dalam keterangannya, Minggu (13/9).
Pernyataan ini disampaikan Airlangga saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India.
Forum BRICS dinilai sebagai salah satu ruang strategis bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang di tengah perubahan lanskap ekonomi dan geopolitik dunia.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu ekonomi strategis menjadi perhatian, termasuk penguatan kerja sama keuangan, mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang lebih tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.
Airlangga juga menyoroti pengalaman ASEAN sebagai contoh bagaimana kerja sama regional dapat meningkatkan ketahanan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tekanan global.
