Bogor, BERANTAS –
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel New Ayuda, Megamendung, pada Kamis (10/9).
Pertemuan ini berfokus pada evaluasi perkembangan desa tahun 2026, dan bimbingan teknis terkait pemutakhiran data desa yang krusial untuk penilaian status desa.
Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Drs. Hadijana, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa rakor ini lebih menitikberatkan pada diskusi dan kolaborasi. "Ini lebih dominan diskusi, kemudian bimbingan teknis dan evaluasi perkembangan desa," ujar Hadijana.
Ia menambahkan, evaluasi perkembangan desa dilaksanakan rutin setiap tahun untuk mengukur capaian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, sekaligus memetakan kemajuan masing-masing desa.
Menurut Hadijana, perkembangan desa di Kabupaten Bogor menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan. Namun, masih ada beberapa desa yang belum menginput data yang diperlukan untuk proses evaluasi.
Kelengkapan dan ketepatan data sangat memengaruhi hasil penilaian perkembangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa didorong untuk memastikan semua indikator penilaian terbarui sesuai kondisi riil. "Nilai itu muncul ketika desanya menginput data yang diperlukan," tegasnya.
Selain evaluasi perkembangan desa, rakor juga menyoroti progres penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada pemerintah desa. Hingga kini, 104 desa telah menerima pencairan, sementara 102 desa lainnya belum mengajukan permohonan.
Hadijana menekankan bahwa kelancaran pencairan Bankeu tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga kelengkapan administrasi dan pengajuan dari desa.
