berantasonline.com (Sukabumi)
Dugaan penyelewengan uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kadaleman, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi sorotan serius. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, memastikan pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Semua berita viral di Desa Kadaleman hampir bisa dipastikan benar adanya indikasi penyelewengan. PBB sudah ditarik dari warga tapi belum disetorkan. Ini sangat ironis,” ujar Andri, Jum’at (12/09/2025).
Andri mengungkapkan, hasil koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi menemukan fakta lain. Praktik serupa ternyata juga terjadi di Kecamatan Tegalbuleud.
“Bahkan ada yang lebih parah. Di Desa Sumberjaya, setoran PBB ke kas daerah baru 2 persen hingga kemarin. Jadi masalah ini bukan hanya di Surade,” ungkapnya.
Menurut Andri, persoalan PBB sudah masuk kategori “penyakit akut” yang tak bisa lagi ditangani hanya dengan teguran.
“Kalau hanya diberi peringatan atau surat pernyataan, tidak akan ada efek jera. Banyak anggota DPRD yang eks kepala desa pun menilai, ini harus ada langkah tegas,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjut, DPRD akan memperketat pengawasan. Usai agenda reses pekan depan, pihaknya berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.
“DPRD tidak akan diam. Ini sudah menjadi atensi khusus. Kami pastikan masyarakat tidak boleh dirugikan,” kata Andri.
Ia juga meminta Pemkab Sukabumi segera turun tangan agar kasus serupa tidak terus berulang. “Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang hanya karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
(Ris)
