Jakarta, BERANTAS –
Pemerintah Indonesia gencar membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap garam impor. Proyek ambisius ini diharapkan dapat mewujudkan swasembada garam nasional pada tahun 2029.
Kawasan K-SIGN di Rote Ndao ditargetkan berkembang hingga seluas 2.000 hektare. Tahap pertama pembangunan seluas 616 hektare telah rampung dan kini memasuki tahap uji coba produksi. Sementara itu, pembangunan tahap kedua seluas 751 hektare sedang dalam proses pengerjaan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan panen perdana dari lahan tahap pertama pada November 2026. "Pemerintah menargetkan pengembangan K-SIGN seluas 2.000 hektare," ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Investasi yang diperkirakan untuk pengembangan K-SIGN seluas 2.000 hektare mencapai Rp2 triliun. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya terbatas pada tambak, tetapi juga mencakup jalan, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, pompa, serta sarana pendukung lainnya untuk menunjang efisiensi produksi.
Target Produksi Naik, Impor Harus Turun
Pembangunan K-SIGN merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada garam. Produksi garam nasional yang saat ini berkisar 1 juta ton ditargetkan meningkat menjadi 2,5 juta ton pada 2026, melonjak menjadi 3,5 juta ton pada 2027, dan mencapai target puncak 5 juta ton pada 2029.
Sejalan dengan peningkatan produksi domestik, pemerintah juga menargetkan penurunan impor garam. Angka impor garam yang saat ini mencapai sekitar 2,6 juta ton diharapkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, dan ditekan hingga nol pada 2029.
Keberhasilan K-SIGN tidak hanya diukur dari luas lahan yang telah dibangun, tetapi juga dari produktivitas, kualitas garam yang dihasilkan, kesinambungan produksi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan industri nasional.
