Jakarta, BERANTAS —
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Pegunungan sebagai upaya strategis mempercepat konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Pada tahun 2026, Kementerian PUPR menargetkan pelaksanaan sekitar 114 kegiatan infrastruktur di Papua Pegunungan.
Program ini mencakup berbagai sektor krusial, mulai dari pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan dan jembatan di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, hingga penyediaan infrastruktur strategis yang vital bagi kelancaran aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Penguatan infrastruktur ini dirancang untuk membuka akses antarkawasan, memfasilitasi mobilitas penduduk, serta memperlancar distribusi barang dan jasa.
Mengingat kondisi geografis Papua Pegunungan yang didominasi oleh medan pegunungan terjal, pembangunan konektivitas menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah.
Sektor jalan dan jembatan memegang peranan penting dalam agenda ini. Pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan mampu memangkas waktu tempuh antarwilayah secara signifikan, sekaligus membuka akses ke pusat-pusat pelayanan masyarakat dan kawasan-kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Selain fokus pada konektivitas, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung kawasan pusat pemerintahan. Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dinilai sebagai fondasi penting bagi optimalisasi aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah otonom baru ini.
Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menjadikan infrastruktur sebagai instrumen utama dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah.
