Jakarta, BERANTASÂ -
Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (3/9/2026).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial dan mendorong aparat penegak hukum agar proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diusut secara tuntas.
Dalam orasinya, GMPB menyatakan dukungan penuh KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi yang berkaitan dengan pemotongan upah pungut atau insentif pegawai di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, serta dugaan pengaturan pemenang pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Bogor.
"Kami mendukung penuh KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan potongan upah pungut atau insentif di Bappenda Kabupaten Bogor. Jangan berhenti hanya pada pihak tertentu. Telusuri seluruh aliran dana, siapa yang menerima, siapa yang menikmati, dan siapa yang memberikan perintah," ujar Ketua GMPB M. Ikbal kepada Wartawan, Kamis (3/9/2026).
Desakan GMPB semakin menguat setelah KPK melakukan penggeledahan di tiga kantor di lingkungan Pemkab Bogor, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bappenda, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
M. Ikbal menambahkan, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti yang cukup, KPK harus berani menetapkan pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. GMPB juga mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, independen, dan tanpa pandang bulu.
"Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus hanya karena memiliki jabatan, kedekatan, maupun pengaruh tertentu. Jika alat bukti cukup, maka KPK RI harus segera menetapkan tersangka," tuturnya.
GMPB menilai dugaan praktik tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bogor harus menjadi alarm serius bagi seluruh pihak untuk bersama-sama memberantas praktik korupsi di Kabupaten Bogor.
